BANGKA BARAT — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat kooordinasi bersama unsur forkopimda dan stakeholder terkait.
Hal itu dilakukan guna membahas pelaksanaan lanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang belum berjalan merata di wilayah ini.
Diketahui, sejauh ini program MBG baru dilaksanakan di Kecamatan Kelapa, sementara kecamatan lainnya masih dalam proses persiapan. Rapat itu digelar di Oprasional Room Gedung Setda Pemkab Bangka Barat, pada Rabu kemarin.
Dalam rapat itu terungkap sejumlah temuan terkait pelaksanaan program mbg di lapangan, seperti lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yang tidak sesuai titik koordinat atau maps tidak tepat.
Selain itu ditemukan juga data penerima yang belum valid, SPPG belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, hingga menu makanan yang kurang variatif.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Bangka Barat, Muhammad Soleh menyebut seluruh temuan itu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama satuan tugas MBG.
“Fiktif itu mungkin data lama, sekarang sudah semua terdata di Badan Gizi Nasional (BGN). Lalu variatif menu memang itu temuan dan kita mengingatkan mereka, agar dapat secara variatif, sehingga tidak bosan,” kata Sekda Bangka Barat, M Soleh, Rabu (8/10/2025) di kantor Bupati.
Soleh menjelaskan, saat ini dapur SPPG yang beroperasi baru satu unit, yaitu di Kecamatan Kelapa, sementara kecamatan lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Kita kembalikan ke BGN, kita siap mensuport, apapun, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Kita sebagai Satgas memonitoring sampai sejauh mana, kesiapan pelaksaan MBG di wilayah kita,” katanya.
Dia menegaskan, setiap dapur MBG, diminta harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dari BGN. “Dapur itu harus memenuhi laik higiene sanitasi, itu dilakukan dinas kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan, dapur yang menyajikan makan bergizi gratis (MBG) di Bangka Barat, diharapkan mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut. Pemerintah daerah menargetkan semua dapur dapat memenuhi syarat kelayakan sertifikasi secepatnya.
“Jalan satu di Kecamatan Kelapa, dalam proses,” katanya.
