MENTOK, BABELHITS.COM – Ketua DPRD Bangka Barat Badri Syamsu memastikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan segera membentuk tim khusus untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir.
Tim tersebut akan melibatkan unsur Polri, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pembentukannya bertujuan memastikan distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, berjalan sesuai ketentuan serta mencegah praktik penyelewengan yang diduga menjadi salah satu penyebab antrean di SPBU.
Badri mengatakan, persoalan distribusi BBM tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurut dia, diperlukan koordinasi lintas sektor agar pasokan BBM tetap terjaga dan pelayanan di seluruh SPBU dapat kembali normal.
“Upaya penyelesaian dilakukan bersama-sama melibatkan unsur Forkopimda dan pihak pengelola SPBU guna memastikan stok BBM tetap stabil dan proses pengisian di seluruh SPBU berjalan dengan baik, lancar, serta tanpa antrean yang terlalu lama,” kata Badri, Jumat (17/7/2026).
Selain memastikan kelancaran distribusi, DPRD Bangka Barat juga menyoroti potensi penyimpangan dalam proses penyaluran BBM di SPBU.
Badri menyebut adanya kemungkinan keterlibatan oknum tertentu yang memanfaatkan situasi di lapangan sehingga perlu diantisipasi melalui pengawasan yang lebih ketat.
“Potensi kerawanan dari oknum-oknum tertentu yang ‘bermain’, terutama di bagian operator atau petugas nozzle SPBU, menjadi perhatian serius dan harus diantisipasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Forkopimda, Badri mengungkapkan tim khusus pengawasan akan segera dibentuk dan diterjunkan untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah SPBU di Bangka Barat.
“Sebagai langkah konkret dari hasil rapat, akan segera dibentuk sebuah tim khusus yang bertujuan melakukan pengawasan langsung dan mengantisipasi terjadinya penyelewengan terkait penyaluran BBM,” ucapnya.
Menurut Badri, tim gabungan tersebut akan memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Tim pengawas ini nantinya akan terdiri dari gabungan personel kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Tim ini diharapkan dapat menindak tegas segala bentuk pelanggaran atau penyelewengan yang ditemukan di lapangan,” tutur Badri. (**)
