Di Tengah Pengungkapan Korupsi Tata Niaga Timah, Izkar Desak Pemkab Babar Kembangan Sektor Lain

BABELHITS.COM, BANGKA BARAT — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat, Izkar mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mengembangkan sektor lain selain pertambangan timah.

Pasalnya, sektor pertambangan timah masih menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Sektor yang perlu dikembangkan menurut Izkar yakni pertanian, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta pariwisata.

“Pemda harus punya trobosan pasca tambang timah ini. Guna memastikan kesejahteraan masyarakat. Ini pekerjaan rumah (PR) Pemda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor yang perlu pengembangan perkebunan, pertanian, dan UMKM,” kata Izkar saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024).

Hal tersebut diungkapkan oleh Izkar bukan tanpa alasan, lantaran saat ini sudah terungkap kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah juga menambah urgensi untuk mencari alternatif perekonomian.

Ditambah Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bangka Barat ini menilai yang paling tepat langkah perbaikan yaitu bidang pertanian dan perkebunan harus lebih difokuskan.

“Selain juga pembinaan para pelaku UMKM yang ada dan sektor pariwisata dimaksimalkan dan perlu ditingkatkan karena potensi perputaran ekonomi,” ujarnya.

Dimana, kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 masih menjadi isu hangat.

Kasus ini, masih diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pasca pengungkapan ini juga berdampak terhadap mata pencarian masyarakat dari sektor timah.

“Kita perlu memberikan perhatian ekstra pada sektor lain seperti perkebunan dan UMKM untuk menciptakan perkembangan ekonomi masyarakat pasca timah,” ungkap Izkar.

Lebih lanjut, Izkar menegaskan perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam memberikan bantuan dan pembinaan bagi pelaku UMKM.

“Jadi kita pemerintah harus memberikan suatu suplemen, memberikan peralihan. Kita tidak bisa tergantung dengan pertimahan saja, tetapi perlu ada sektor lain yang memiliki potensi yakni perkebunan,” tegasnya.

Dijelaskan, Izkar sejumlah sektor ini harus benar-benar diperhatikan dan dikembangkan. Demi menciptakan perkembangan ekonomi masyarakat pasca timah.

“Saya menyorot Dinas Pertanian tolong lihat dalam pemberian bibitnya, harus betul punya label yang unggul. Sehingga hasilnya bagus juga, karena harga sawit saat ini cukup lumayan,” jelasnya.

Selain itu, Izkar juga meminta pemerintah daerah untuk menjalankan sektor pariwisata dan UMKM seperti mengelar berbagai event guna menarik pengunjung.

“Ada event kegiatan maka bakal timbul keramaian, menimbulkan kegiatan ekonomi, ini harus difokuskan jangan setelah kasus tata niaga timah ini, membuat mati suri. Harus dipikirkan segera oleh stakeholder terkait, mengenai sektor perkebunan, pertanian dan UMKM tadi,” harapnya.

Dia mencontohkan keberhasilan sektor UMKM di Kabupaten Bangka Tengah, yang lebih maju karena dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam pembuatan label halal, PIRT, hingga pemasaran produk.

“Kalau saya melihat di Bangka Tengah, lebih menonjol UMKM dan desa-desanya aktif didampingi penyuluh memudahkan dalam pembuatan label halal, PIRT dan membantu pemasaran,” katanya.

Sementara di Kabupaten Bangka Barat, kata Izkar hanya membentuk produk dikeluarkan tetapi tidak ada uluran tangan pemerintah. “Jadi hanya bisa memproduksi tetapi tidak bisa memasarkan,” katanya.

Oleh karena itu, Politikus Partai Demokrat ini menekankan perlunya diakumulasi antara eksekutif dan legislatif untuk mendongkrak hal tersebut.

Dengan duduk bersama, antara eksekutif dan legislatif. Izkar mengharapkan dapat menyelesaikan persoalan, terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian pasca timah.

“Seharusnya legislatif dan eksekutif duduk satu meja menyelesaikan ini, karena di Bangka Barat pelaku UMKM cukup banyak. Pada prinsipnya perlu pembinaan dan pembimbingan pemerintah, karena itu boleh dikroscek pada mata anggaran tidak signifikan itu bukti nyatanya,” tukasnya. (*)