DPRD dan Pemkab Babar Sepakat Sahkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian

  • Bagikan
Wakil Bupati Babar Bong Ming Ming dan Ketua Marudur bersalaman tanda sepakat dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
Wakil Bupati Babar Bong Ming Ming dan Ketua Marudur bersalaman tanda sepakat dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .

BANGKA BARAT, BABELHITS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bangka Barat Rapat Paripurna tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Perda, di Gedung Paripurna DPRD Babar pada Jumat (1/3/2024) sore.

Rapat Paripurna tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Perda, di Gedung Paripurna DPRD Babar pada Jumat (1/3/2024) sore.
Rapat Paripurna tentang Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Perda, di Gedung Paripurna DPRD Babar pada Jumat (1/3/2024) sore.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Babar Marudur Saragih, Wakil Ketua I Oktorazsari, Wakil Bupati (Wabup) Bong Ming Ming serta seluruh tamu undangan lainnya. Marudur Saragih menuturkan, Raperda yang disahkan ini telah melalui proses dan tahap penyusunan Perda, baik di tingkat eksekutif atau Tim Pembentukan Perda Babar.

“Jadi sudah diproses dan disusun baik di tingkat eksekutif atau Tim Pembentukan Perda Babar.  Atau proses pembahasan antara eksekutif dan Bapemperda dan Pansus DPRD, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” ujar Marudur.

Sementara, Wabup Babar Bong Ming Ming menyebut melalui rapat paripurna ini, legislatif dan eksekutif akan sahkan satu Raperda agenda Propemperda tahun 2023 yaitu Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Perda ini untuk memberikan landasan hukum terhadap arah dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam upaya menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,” ujarnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *