BANGKA BARAT, BABELHITS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat mulai mendistribusikan logistik pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak ke lima desa, Selasa (17/11/2026).
Sebanyak 19.058 surat suara disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pemungutan suara di 43 tempat pemungutan suara (TPS).
Pelepasan logistik dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di halaman parkir timur Kantor Bupati Bangka Barat.
Distribusi dilakukan sehari menjelang pelaksanaan pencoblosan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (18/11).
Bupati Bangka Barat, Markus, mengatakan jumlah surat suara telah disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT) di lima desa penyelenggara Pilkades.
Dia meminta seluruh panitia memastikan logistik tiba di lokasi dengan aman dan tepat waktu.
“Surat suara disesuaikan dengan jumlah DPT yakni sebanyak 19.058 lembar. Dengan dilepasnya logistik tersebut, seluruh jajaran panitia pelaksanaan Pilkades untuk bersiaga penuh mengingat tahapan pemungutan suara atau pencoblosan besok,” kata Markus.
Markus juga mengingatkan panitia agar menjaga keamanan logistik selama proses pendistribusian, terlebih kondisi cuaca di sejumlah wilayah Bangka Barat sempat diguyur hujan.
“Mudah-mudahan logistik ini bisa sampai ke tempat dengan aman. Mudah-mudahan Pilkades berjalan dengan lancar, bebas dari rasis, SARA, dan terutama money politic,” ujarnya.
Dia turut mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih agar datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpin desa masing-masing.
Sementara itu, sehari menjelang pemungutan suara, situasi Pilkades di Bangka Barat dilaporkan masih kondusif. Hingga Selasa (17/11), belum ada laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) di lapangan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Bangka Barat, Achmad Nursyandi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila ditemukan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan.
Menurutnya, laporan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat kecamatan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, laporan akan diteruskan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
“Jika pasangan calon (paslon) maupun masyarakat menemukan indikasi kecurangan, laporan dapat disampaikan terlebih dahulu ke Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat kecamatan untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.
Apabila tidak selesai di tingkat kecamatan, laporan akan dinaikkan ke panitia pemilihan tingkat kabupaten yang telah menyiapkan tim bagian hukum dan advokasi,” ujar Achmad.
Dia menyebut sejumlah potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai, terutama selama masa tenang menjelang pencoblosan.
Di antaranya aktivitas yang berupaya memengaruhi pilihan pemilih, penyebaran kampanye hitam, berita bohong atau hoaks yang menyerang pasangan calon lain, hingga praktik politik uang.
“Berbagai bentuk pelanggaran tersebut dapat dilaporkan dan akan ditindak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Achmad menegaskan seluruh pihak harus menjaga situasi tetap aman dan tertib agar pelaksanaan Pilkades tidak memicu konflik di tengah masyarakat.
Meski hingga H-1 belum terdapat laporan resmi dugaan pelanggaran, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades serentak di Bangka Barat berjalan sesuai ketentuan. (**)












