Soal PPPK Paruh Waktu, Komisi I DPRD Babar Dorong Evaluasi 2026 dan Tagih DBH Rp200 Miliar

BABELHITS.COM — Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat menegaskan persoalan aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan PPPK Paruh Waktu harus disikapi secara rasional dan tidak ditarik ke arah yang memperkeruh suasana.

Aspirasi yang difasilitasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangka Barat dinilai sah, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya, mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung alot menghasilkan sejumlah rekomendasi tegas kepada pemerintah daerah.

“Kita harus objektif. Aspirasi guru ini sah dan harus dihargai, tetapi kebijakan tetap harus berpijak pada kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai keputusan emosional justru membebani APBD,” tegas Deddi, Senin (23/2/2026).

Komisi I secara resmi mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi dan penghitungan ulang pada pertengahan 2026 guna mencari titik keseimbangan antara tuntutan kesejahteraan dan kapasitas anggaran daerah.

“Kami mendorong pertengahan 2026 dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang oleh TAPD. Aspirasi tentu menjadi prioritas, tetapi jika fiskal tidak memungkinkan, maka opsi penyesuaian jam kerja seperti sebelumnya harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi I mendesak TAPD lebih progresif dalam menagih kewajiban Pemerintah Pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah yang menjadi hak Kabupaten Bangka Barat.

“DBH dan royalti timah yang belum dibayarkan hampir Rp200 miliar. Itu hak Bangka Barat dan wajib diperjuangkan. Kami siap mendampingi TAPD ke Pusat jika diperlukan. Ini tanggung jawab moral dan politik kami,” kata Deddi.

Terkait pernyataan Markus dalam pemberitaan sebelumnya, Deddi menilai sikap Bupati merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan APBD.

“Bupati menekankan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Dalam kondisi fiskal terbatas, setiap kebijakan harus terukur agar APBD tetap sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menyatakan optimistis terhadap komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai apabila kondisi fiskal membaik.

“Saya sangat meyakini apabila keuangan daerah Bangka Barat telah membaik, Bupati Markus tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai PPPK Paruh Waktu, PPPK Full Time maupun ASN di Bangka Barat. Saya yakin karena beliau telah teruji pada periode sebelumnya dengan menaikkan gaji honorer,” tegasnya.

Meski demikian, Deddi menegaskan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Apa yang disuarakan para tendik bukan sekadar soal angka. Ini tentang rasa keadilan, kepastian, dan penghargaan atas pengabdian mereka. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan membiarkan polemik berlarut,” tutupnya. (**)