Kajari Bangka Barat: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Edukasi dan Kesadaran Hukum

BANGKA BARAT, BABELHITS.COM – Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat Ahmad Fatoni menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum.

Menurut dia, pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Pernyataan itu disampaikan Fatoni saat membuka Penyuluhan Hukum bertema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” di Gedung Graha Aparatur Negara Setda Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti kepala desa, perangkat daerah, bendahara, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Fatoni mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan, perekonomian, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Korupsi memberikan dampak sangat besar terhadap pembangunan, perekonomian, serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum,” kata Fatoni.

Ia menjelaskan, penyuluhan hukum bertujuan membekali aparatur pemerintah dengan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan negara.

“Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, faktor penyebabnya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Fatoni menambahkan, Kejaksaan Negeri Bangka Barat akan terus mengedepankan pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi kejaksaan dalam membangun budaya hukum yang berintegritas di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat Yus Derahman mengapresiasi penyelenggaraan penyuluhan hukum tersebut. Menurut dia, kegiatan itu menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ini perlu dilakukan oleh Kejaksaan. Kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Sinergitas harus terus terjalin untuk menjaga roda pemerintahan,” ujar Yus.

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai budaya kerja dalam menjalankan tugas.

“Ini momentum menjaga nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kita masing-masing. Mari kita jadikan pencegahan korupsi sebagai budaya dan komitmen bersama,” kata Yus. (**)