BRIN Dorong Akselerasi SDM dan Kelembagaan untuk Persiapan PLTN Pertama 2032

Babelhits.com, Jakarta – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menekankan pentingnya percepatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan untuk mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2032.

Target tersebut merupakan bagian dari peta jalan pemerintah menuju pencapaian net zero emission (NZE) pada 2060, dengan energi nuklir diproyeksikan menjadi salah satu sumber energi bersih dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurut Arif, pembangunan PLTN tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan ekosistem SDM yang kuat dan terintegrasi lintas lembaga.

“SDM nuklir tidak hanya berada di BRIN. Ekosistemnya luas, mulai dari penguasaan teknologi, kebijakan energi, pengawasan, hingga operasional pembangkit listrik,” kata Arif, pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Ia menyatakan sejumlah institusi berperan penting dalam ekosistem tersebut, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kebijakan energi, Kementerian PAN RB sebagai payung regulasi dan skema karier, Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai regulator keselamatan nuklir, serta PLN yang nantinya berperan sebagai operator pembangkit.

Karena itu, koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar pengembangan SDM dapat dilakukan secara terintegrasi dan sesuai kebutuhan setiap tahap pembangunan PLTN.

Lebih lanjut, Arif merinci pembangunan PLTN memiliki beberapa fase yang masing-masing membutuhkan kompetensi SDM berbeda. Tahap pertama adalah fase kebijakan dan perencanaan energi yang mencakup penyusunan kerangka hukum serta perencanaan sistem energi nasional.

Tahap kedua adalah fase konstruksi yang memerlukan keahlian dalam manajemen proyek serta peninjauan regulasi. Tahap berikutnya adalah commissioning yang meliputi pengujian sistem, perizinan operator, hingga pengisian bahan bakar reaktor.

Adapun tahap terakhir adalah fase operasi yang mencakup pengelolaan pembangkit, pemeliharaan fasilitas, serta penerapan budaya keselamatan nuklir. “Setiap fase membutuhkan SDM dengan kompetensi yang berbeda-beda, sehingga penyiapannya harus dilakukan sejak awal secara sistematis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi tenaga ahli di bidang nuklir. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekosongan rekrutmen pada bidang-bidang strategis tersebut sehingga perlu segera diisi oleh generasi baru peneliti dan tenaga teknis.

Menurut Arif, BRIN berencana memanfaatkan momentum penerimaan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat bidang-bidang yang memiliki karakteristik khusus, seperti nuklir dan keantariksaan.

Selain itu, BRIN mendorong fleksibilitas dalam kualifikasi pendidikan untuk beberapa posisi tertentu agar pemenuhan SDM tidak terhambat oleh persyaratan administratif yang terlalu tinggi.

“Untuk beberapa posisi, tidak harus selalu S3. Untuk operator misalnya, S1 pun sebenarnya cukup selama memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” kata Arif.

Ia menambahkan, forum diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja secara terukur di setiap lembaga yang terlibat dalam ekosistem pengembangan PLTN.

Dengan perencanaan kebutuhan SDM yang jelas, pemerintah diharapkan dapat memperkuat strategi rekrutmen dan pengembangan kapasitas lembaga guna mendukung pembangunan PLTN secara bertahap menuju target operasional pada 2032. (*)