Babelhits.com, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memasukkan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional menuju sistem rendah karbon dan berkelanjutan.
Dalam ESG Sustainability Forum 2026, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tambahan kapasitas nuklir sebesar 7 gigawatt (GW) dalam peta jalan energi nasional.
“Di luar itu nanti ada 7 GWe dihasilkan dari tenaga nuklir. Ini hal baru, 7 GWe tenaga nuklir. Apakah ini clean energy carbon, ada yang kontroversi soal ini,” ujarnya sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.
Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, penambahan kapasitas pembangkit nasional diproyeksikan mencapai sekitar 70 GW, dengan dominasi energi baru terbarukan (EBT). Nuklir dimasukkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan mendukung target net zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
Sebagai tahap awal, kapasitas PLTN yang direncanakan berada pada skala sekitar 500 megawatt (MW) untuk unit pertama dan kedua, sebelum dilakukan ekspansi bertahap menuju target 7 GW dalam periode hingga 2040. Pendekatan ini dinilai sebagai strategi kehati-hatian (phased deployment) guna memastikan kesiapan regulasi, teknologi, pembiayaan, dan penerimaan publik.
Berdasarkan proyeksi PT PLN (Persero), kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat signifikan dalam satu dekade ke depan, seiring pertumbuhan industri, hilirisasi mineral, dan elektrifikasi sektor transportasi. Ketergantungan pada batu bara yang saat ini masih mendominasi bauran energi mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi menuju sumber energi rendah karbon yang stabil dan berkapasitas besar.
Di tingkat global, lebih dari 30 negara mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari sistem energi nasionalnya. Tren internasional menunjukkan meningkatnya kembali minat terhadap energi nuklir, terutama dalam konteks krisis energi dan kebutuhan stabilitas sistem kelistrikan rendah emisi.
Meski demikian, pengembangan PLTN di Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan strategis, termasuk aspek keselamatan di wilayah seismik aktif, pengelolaan limbah radioaktif, pembiayaan proyek, serta penerimaan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan akan mengacu pada standar keselamatan internasional dan prinsip kehati-hatian.
Dengan dimasukkannya nuklir ke dalam perencanaan resmi ketenagalistrikan, Indonesia memasuki fase baru dalam kontestasi kebijakan energi nasional. Langkah ini menandai pergeseran dari sekadar wacana menuju agenda implementasi, yang akan menentukan arah sistem energi Indonesia dalam dua dekade mendatang.
Kontestasi Teknologi Dimulai
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam proyek PLTN nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa ketertarikan telah diutarakan dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Kanada.
“Kemarin aja Amerika juga datang. Kanada juga datang. Ramai,” ujar Eniya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Kamis (8/1/2026).
Dari sisi lokasi, Eniya mengungkapkan bahwa wilayah Bangka Belitung menjadi salah satu daerah dengan data kajian paling lengkap, sementara Kalimantan telah memiliki pra-studi kelayakan (pre-feasibility study).
“Terus datanya seperti apa saya belum tahu tuh. Nah nanti kalau tempat-tempat lain juga memungkinkan ya why not,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah menelaah sekitar 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Namun, tantangan utama yang saat ini dihadapi bukan lagi pada aspek teknis lokasi, melainkan pada kepastian offtaker atau pihak penyerap listrik yang akan dihasilkan.
“Ada list 28 kan yang dulu pernah ditelaah oleh BATAN. Nah kita tinggal, dari list itu kan harus ada offtaker. Ini problem utama offtaker. Mau duluan Kalbar atau duluan Bangka atau duluan tempat lain, offtakernya ini,” jelasnya.
PT Thorcon Power Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang mengusulkan pembangunan reaktor modular berbasis teknologi molten salt reactor (MSR) atau reaktor garam cair, dikenal sebagai Thorcon 500.
Thorcon 500 memiliki kapasitas 500 MW listrik per unit pembangkit, terdiri dari dua modul masing-masing 250 MW. Teknologi ini dirancang beroperasi pada tekanan rendah dengan sistem keselamatan pasif, yang memungkinkan reaksi nuklir berhenti secara alami dalam kondisi darurat. Model konstruksinya juga bersifat modular dan dirancang untuk diproduksi di galangan kapal (shipyard) sebelum dipasang di lokasi operasi.
