Babelhits.com, Jakarta – Energi nuklir kini tidak lagi berada di pinggir wacana kebijakan energi Indonesia. Pemerintah secara terbuka menempatkannya di jantung strategi pembangunan nasional, sebuah perubahan arah yang menandai berakhirnya fase panjang diskusi tanpa realisasi.
Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebagaimana dikutip media internasional TV BRICS, mempertegas bahwa nuklir telah terintegrasi dalam rencana umum energi nasional yang disusun Dewan Energi Nasional (DEN) dan siap masuk tahap implementasi.
“Kami telah menyelesaikan rencana umum energi nasional. Energi nuklir kini menjadi bagian dari strategi utama pembangunan Indonesia,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui sidang pleno DEN sebelum dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua DEN. Pernyataan ini menjadi sinyal politik paling kuat sejauh ini bahwa nuklir tidak lagi diperlakukan sebagai opsi cadangan, melainkan sebagai pilar kebijakan.
Proyeksi kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, elektrifikasi transportasi, dan digitalisasi ekonomi. Pemerintah memproyeksikan permintaan listrik nasional akan mencapai lebih dari 1.800 terawatt-hour pada 2060. Di sisi lain, komitmen menuju net zero emission menuntut pengurangan signifikan ketergantungan pada batu bara, yang hingga kini masih mendominasi bauran listrik nasional.
PLTN Menjadi Pilihan
Berbeda dengan energi surya dan angin yang bersifat intermiten, PLTN mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara stabil dan rendah emisi karbon. “Nuklir memiliki karakteristik yang sangat relevan dengan kebutuhan transisi energi, terutama sebagai sumber baseload yang andal,” kata Didik Fauzi Dakhlan, Executive Vice President PLN, dalam pernyataan terpisah yang sebelumnya disampaikan kepada media.
Menurutnya, isu utama nuklir bukan semata teknologi, melainkan kesiapan sistem, kelembagaan, dan jaringan listrik.
Sejumlah akademisi menilai keputusan pemerintah sudah berada pada momentum yang tepat. Dr Hendrik Soebakti, peneliti kebijakan energi dari sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, mengatakan bahwa tanpa sumber daya baseload rendah karbon, ambisi energi bersih Indonesia akan sulit tercapai.
“Energi terbarukan tetap penting, tetapi sistem listrik nasional membutuhkan penopang. Nuklir menawarkan solusi teknis yang rasional jika dikelola dengan regulasi ketat dan transparan,” ujarnya kepada redaksi.
Namun, tantangan pengembangan nuklir tidak hanya bersifat teknis. Persepsi publik, aspek geopolitik, kesiapan regulasi, dan skema pendanaan menjadi faktor penentu. Pemerintah menyadari hal ini. Karena itu, pembahasan nuklir tidak hanya melibatkan kementerian teknis, tetapi juga lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan, keuangan, hingga lingkungan hidup.
Di tengah dinamika tersebut, minat investor global terhadap program nuklir Indonesia mulai terlihat lebih nyata. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Thorcon, perusahaan nuklir swasta yang menawarkan teknologi reaktor generasi lanjut berbasis molten salt reactor (MSR). Pendekatan modular dan desain keselamatan inheren yang ditawarkan Thorcon dinilai relatif sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem kelistrikan yang terfragmentasi.
Dalam ANBP 2025, perwakilan Thorcon menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kombinasi unik antara kebutuhan energi besar, stabilitas kebijakan yang mulai terbentuk, dan potensi pengembangan jangka panjang.
“Kami melihat Indonesia bukan sekadar sebagai lokasi proyek, tetapi sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem nuklir yang berkelanjutan,” ujar CEO Thorcon dalam kesempatan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan tanpa retorika berlebihan, tetapi menekankan kesiapan perusahaan untuk bekerja dalam kerangka regulasi nasional dan kolaborasi dengan institusi lokal.
Pendekatan semacam ini memberi nilai tambah tersendiri. Bagi Indonesia, kerja sama dengan perusahaan yang menawarkan transfer pengetahuan, pengembangan SDM, dan model pembangunan bertahap menjadi penting untuk meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan penerimaan publik.
Pengamat energi menilai bahwa kehadiran pemain swasta dengan komitmen jangka panjang dapat mempercepat proses pembelajaran nasional dalam mengelola teknologi strategis. Meski demikian, publik masih menunggu kejelasan payung hukum dan kelembagaan.
Bahlil sendiri mengakui bahwa Peraturan Presiden terkait pengembangan PLTN masih dalam proses. “Roadmap-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk tahap kerja sama dan penyempurnaan regulasi,” katanya.
Tanpa kerangka hukum yang kuat, proyek nuklir berisiko tersandera oleh ketidakpastian kebijakan.
Di sisi lain, komunikasi publik menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting. Sejarah kecelakaan nuklir global masih membekas kuat di ingatan masyarakat, sering kali tanpa konteks teknologi dan standar keselamatan yang terus berkembang.
Prof Rachmat Santoso, pakar kebijakan energi, mengingatkan bahwa keberhasilan nuklir di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kepercayaan publik. “Tanpa komunikasi berbasis data dan transparansi, nuklir akan selalu dipersepsikan sebagai ancaman, bukan solusi,” ujarnya.
Dengan nuklir kini ditempatkan di pusat strategi pembangunan, Indonesia sedang menguji kemampuannya sendiri: apakah mampu mengelola teknologi berisiko tinggi dengan tata kelola yang matang dan terbuka. Jika berhasil, nuklir tidak hanya akan menjadi sumber listrik, tetapi simbol kedewasaan kebijakan energi nasional.
