Babelhits.com, Jakarta – Indonesia kian serius menapaki jalan menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Tanah Air. Tak hanya berfokus pada kesiapan teknologi, pemerintah bersama perguruan tinggi dan mitra internasional mulai menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta edukasi publik sebagai fondasi utama transisi energi nasional, menyusul langkah negara tetangga seperti Singapura.
Singapura sendiri tengah memperkuat riset dan menyiapkan SDM seiring kajian pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber listrik masa depan. Meski belum menetapkan jadwal operasional, otoritas setempat menegaskan bahwa keselamatan dan kepercayaan publik menjadi syarat utama pengembangan nuklir.
Regulator energi Singapura menegaskan akan terus melibatkan publik untuk memperdalam pemahaman mengenai tantangan energi dan fakta-fakta seputar tenaga nuklir. Saat ini, sekitar 95 persen listrik Singapura masih dihasilkan dari gas alam, kondisi yang membuat negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok.
Dengan keterbatasan lahan, tekanan perubahan iklim, serta meningkatnya permintaan energi, para pengamat menilai Singapura perlu mencari alternatif energi yang lebih bersih dan andal. Institut Penelitian dan Keselamatan Nuklir Singapura bahkan telah mengirimkan SDM dengan skema beasiswa ke luar negeri guna membangun keahlian nuklir sejak dini, dikutip Bergelora.com.
“Semua pekerjaan persiapan ini menunjukkan bahwa kita mulai membangun keahlian manusia di bidang ini sebagai langkah awal,” ujar Direktur institut tersebut, Profesor Madya Chung Keng Yeow.
Langkah serupa kini ditempuh Indonesia. Komitmen tersebut terlihat dari kolaborasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Institut Teknologi PLN (ITPLN) yang menggelar Forum Capacity Building Awareness Nuklir 2026. Forum ini dirancang untuk memberikan pemahaman objektif kepada masyarakat sekaligus menyiapkan SDM unggul di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih dan andal.
Mengutip DetikJatim, Wakil Rektor IV ITS Prof Agus Muhamad Hatta menegaskan bahwa tantangan terbesar pengembangan PLTN bukan terletak pada aspek teknis semata, melainkan pada penerimaan publik.
“Banyak masyarakat yang menginginkan manfaat energi nuklir, tetapi masih menyimpan kekhawatiran terhadap risikonya. Kondisi tersebut menjadikan edukasi publik sebagai fondasi awal,” ujar Hatta di Auditorium Tower 2 ITS, Kamis (22/1/2026).
Ia menekankan bahwa edukasi berbasis sains dan data menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap energi nuklir yang aman, bersih, dan terkendali.
Sejalan dengan itu, Rektor ITPLN Prof Iwa Garniwa menilai kesiapan Indonesia menuju era PLTN sangat bergantung pada ketersediaan SDM berkompetensi khusus. Dalam rilis DuniaEnergi.com, Iwa menyebut kebutuhan SDM nuklir Indonesia masih sangat terbatas.
“Untuk satu unit PLTN saja dibutuhkan sedikitnya 1.200 SDM dengan kompetensi spesifik. Jika Indonesia membangun tiga hingga empat unit PLTN pada 2045, kebutuhan bisa melonjak hingga ribuan ahli nuklir,” kata Iwa, Selasa (20/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas dan terintegrasi, target pengoperasian PLTN berisiko tidak realistis. Menurutnya, tantangan Indonesia bukan pada teknologi, melainkan kesiapan manusia yang akan mengoperasikan dan mengawasi instalasi nuklir dalam jangka panjang.
“Pembangunan PLTN bukan proyek jangka pendek. Mulai dari penyusunan roadmap, studi kelayakan, hingga operasi bisa memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan studi kelayakan saja membutuhkan waktu minimal dua tahun,” ujarnya.
Iwa menambahkan, studi kelayakan PLTN harus menjamin keamanan tapak dari potensi bencana setidaknya untuk 100 tahun ke depan.
“Kalau kita bicara target operasi 2032, pertanyaannya sederhana: siapa yang akan mengisi instalasi nuklir itu?” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ITPLN menyiapkan kurikulum nuklir berjenjang, mulai dari S1 hingga S3, serta pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Operator PLTN diwajibkan mengikuti pelatihan selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi, sementara insinyur keselamatan dibekali keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor.
Kesiapan SDM ini kian relevan seiring meningkatnya minat global terhadap Small Modular Reactor (SMR) sebagai sumber energi rendah karbon. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Japan–US Training Program on Responsible Use of SMR Technology for Indonesia di KBRI Tokyo, yang melibatkan Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat.
Anggota Dewan Akademik Dewan Energi Nasional Agus Puji Prasetiyono menekankan pentingnya kesiapan kebijakan, regulasi, dan SDM sebagai prasyarat pemanfaatan SMR. Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Ketenagalistrikan Mochammad Soleh menilai energi nuklir relevan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Indonesia membutuhkan sumber energi baru terbarukan yang stabil. Karakteristik energi nuklir yang bersih dan dapat dikendalikan menjadikannya opsi yang relevan,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan RUPTL 2025–2034, yang menempatkan diversifikasi sumber energi sebagai strategi utama transisi energi. Kolaborasi ITS dan ITPLN juga dinilai mendukung pencapaian SDGs, khususnya pendidikan berkualitas dan kemitraan pembangunan.
Di tengah penguatan kapasitas SDM dan pendalaman kajian teknologi, Indonesia juga mulai menjadi perhatian pengembang reaktor nuklir global. Salah satunya PT Thorcon Power Indonesia, yang mengembangkan teknologi Thorium Molten Salt Reactor (TMSR) berbasis modular dengan sistem keselamatan pasif dan emisi karbon sangat rendah. Desain ini dinilai relevan dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan karena menawarkan fleksibilitas lokasi, keandalan pasokan listrik jangka panjang, serta potensi efisiensi biaya. Kehadiran Thorcon memperkaya opsi teknologi nuklir yang dapat dipertimbangkan Indonesia, sekaligus membuka ruang alih teknologi dan penguatan kapasitas SDM nasional.
