Ratusan Pegawai Outsourcing di Bangka Barat Tak Diperpanjang Kontrak

BABELHITS.COM, BANGKA BARAT — Sekitar 300 pegawai outsourcing yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) tidak lagi diperpanjang kontraknya pada tahun 2026.

Diketahui, tenaga outsourcing tersebut mengisi berbagai posisi penunjang, seperti sopir, petugas kebersihan, tenaga keamanan, pramusaji, hingga resepsionis. Para pekerja tersebut direkrut oleh perusahaan pihak ketiga dan ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat, Markus, mengatakan pihaknya masih melakukan pertimbangan untuk kembali bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Namun, hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu yang saat ini dinilai sudah mencukupi.

“Saya tegaskan, tenaga outsourcing bukan pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Mereka direkrut oleh perusahaan pihak ketiga,” ujar Markus, Rabu (9/1/2026).

Markus menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdampak pada PPPK paruh waktu maupun penuh waktu di lingkungan Pemkab Bangka Barat. Menurutnya, tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah.

“Kalau pegawai paruh waktu, tidak ada yang kita pecat. Sementara outsourcing itu bukan pegawai kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penataan dan optimalisasi tugas PPPK paruh waktu dan penuh waktu agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan paruh waktu. Namun, jika memang ada kebutuhan tertentu dan sangat mendesak, seperti penjagaan malam atau pengamanan pasar, itu bisa saja dijalankan,” jelas Markus.

Lebih lanjut, Markus menyampaikan kebijakan ini dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Selain itu, belanja pegawai di Kabupaten Bangka Barat dinilai sudah cukup tinggi, bahkan mendekati 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita akan mengoptimalkan pegawai paruh waktu agar belanja pegawai tidak berlebihan. Kita ingin porsi belanja publik lebih besar, karena itu penting dan sejalan dengan visi misi daerah,” ujarnya. (**)