PLTN Mulai Dibahas Serius, Thorcon Tunjukkan Keseriusan Investasi

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) kembali muncul dalam pembahasan kebijakan energi nasional. Setelah lama berada di pinggiran diskusi, nuklir kini mulai disebut secara lebih eksplisit dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan sebagai salah satu opsi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Secara regulasi, Indonesia sebenarnya tidak pernah menutup peluang pemanfaatan energi nuklir. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran membuka penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai, termasuk pembangkitan listrik, dengan persyaratan keselamatan dan pengawasan yang ketat oleh regulator. Sinyal yang lebih operasional terlihat dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN terbaru. Dalam dokumen tersebut, nuklir mulai dicantumkan sebagai bagian dari bauran energi jangka panjang, dengan target awal operasi pada dekade 2030-an. Meski belum bersifat keputusan final, pencantuman ini menandai perubahan pendekatan dalam perencanaan sistem kelistrikan. Masuknya PLTN ke dalam perencanaan membawa konsekuensi lanjutan, terutama terkait pembiayaan. Pengalaman internasional menunjukkan pembangunan PLTN menghadapi tantangan biaya awal yang besar, waktu konstruksi panjang, serta risiko keterlambatan yang tinggi. Faktor-faktor ini membuat proyek PLTN sulit dibiayai sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa kepastian kebijakan. Thorcon Nyatakan Kesiapan Investasi di Bangka Belitung Di tengah proses kebijakan yang masih berjalan, sektor swasta mulai menunjukkan minat. PT Thorcon Power Indonesia, afiliasi dari Thorcon International, menyatakan kesiapan untuk berinvestasi dalam pembangunan PLTN berbasis teknologi reaktor modular di Kepulauan Bangka Belitung. Nilai investasi yang disiapkan diperkirakan mencapai sekitar Rp 17 triliun. Thorcon menawarkan skema independent power producer (IPP), di mana pengembang bertindak sebagai investor dan operator pembangkit. Dalam skema ini, negara tidak membiayai pembangunan secara langsung. Peran pemerintah lebih pada penyediaan kerangka regulasi, pengawasan keselamatan, serta mekanisme jual beli listrik jangka panjang. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap awal perizinan sesuai dengan ketentuan ketenaganukliran nasional. Proses yang dijalani mencakup evaluasi tapak dan sistem manajemen tapak oleh regulator, sebelum dapat melangkah ke tahap perizinan berikutnya. Prosedur ini merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis yang diterapkan untuk proyek PLTN. Bagi Bangka Belitung, rencana investasi ini dinilai relevan dengan kondisi sistem kelistrikan setempat. Sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan interkoneksi, pasokan listrik masih bergantung pada pembangkit berbasis fosil dengan biaya relatif tinggi. Kehadiran pembangkit berskala besar dan stabil berpotensi memperkuat keandalan sistem kelistrikan regional. Secara nasional, masuknya PLTN ke dalam perencanaan belum berarti Indonesia akan segera membangun pembangkit nuklir. Pemerintah masih berada pada tahap penyiapan kebijakan, regulasi, dan kajian teknis. Namun, munculnya komitmen investasi dari pihak swasta menunjukkan bahwa minat terhadap PLTN mulai berkembang seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan tuntutan transisi energi. Perkembangan ini menandai fase baru dalam diskusi energi nasional. PLTN tidak lagi hanya menjadi wacana jangka panjang, tetapi mulai diuji dari sisi kesiapan institusi, regulasi, dan pembiayaan. Proses selanjutnya akan menentukan sejauh mana opsi ini dapat direalisasikan dalam kerangka kebijakan energi Indonesia ke depan.