Babelhits.com, Bangka Tengah — DPRD Kabupaten Bangka Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) sebagai forum dialog awal terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Pulau Kelasa, Selasa (16/12/2025). Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Bangka Tengah, perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, unsur kecamatan dan desa se-Kecamatan Lubuk Besar, serta manajemen PT Thorcon Power Indonesia.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menyampaikan bahwa RDP ini difokuskan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rencana proyek serta implikasinya ke depan. “Forum ini penting sebagai ruang klarifikasi dan pengayaan informasi, sehingga DPRD memiliki dasar yang cukup dalam menyikapi pertanyaan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Batianus, DPRD memandang komunikasi publik sebagai elemen strategis dalam setiap rencana pembangunan berskala besar. “Penjelasan yang terbuka dan berkelanjutan akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan energi nasional dan posisi daerah dalam rencana tersebut,” katanya.
PT Thorcon Power Indonesia melalui Chief Operating Officer Dhita Ashari menyampaikan bahwa perusahaan memandang RDP sebagai bagian dari proses institusional yang harus dilalui. “Thorcon menempatkan kepatuhan regulasi dan dialog dengan pemerintah daerah sebagai prinsip utama. Seluruh tahapan proyek akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dhita menegaskan bahwa pembangunan PLTN ditawarkan sebagai solusi jangka panjang atas kebutuhan energi nasional. “Indonesia memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Teknologi yang kami kembangkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara aman dan bertahap,” katanya.
Dari sisi pengembangan teknologi, Junior Manager Operasional PT Thorcon Power Indonesia Andri Yanto menjelaskan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah proses pelisensian teknologi. “Tahap awal yang kami dorong adalah pelisensian teknologi Thorcon 500 di Indonesia. Sebagai negara anggota IAEA, Indonesia memiliki kerangka regulasi dan kapasitas teknis yang memadai untuk proses tersebut,” ujarnya.
Dalam pemaparan teknis, Site Engineering Junior Manager PT Thorcon Power Indonesia Widia Nugraha menjelaskan bahwa proyek masih berada pada fase awal. “Kami telah memperoleh izin evaluasi tapak dari BAPETEN pada 30 Juli 2025. Kegiatan di Pulau Kelasa saat ini terbatas pada penelitian dan pengumpulan data, termasuk pemasangan stasiun cuaca,” jelasnya.
Sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan konstruktif terkait pentingnya keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Anggota DPRD, Endang menyampaikan bahwa aktivitas pengembangan energi perlu berjalan seiring dengan kehidupan masyarakat. “Masyarakat nelayan harus tetap difasilitasi dan menjadi bagian dari perencanaan ke depan,” ujarnya.
Anggota DPRD Budi Dharma menambahkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. “Kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan berjalan harmonis,” katanya.
Sekretaris Bapelitbangda Bangka Tengah menekankan bahwa penerimaan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh manfaat nyata yang dapat dirasakan. “Penjelasan mengenai manfaat, komitmen lingkungan, dan mitigasi risiko perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Andri Yanto menegaskan kembali pendekatan Thorcon yang berbasis kolaborasi. “Kami memandang masyarakat sebagai mitra. Prinsip kami adalah tumbuh bersama masyarakat lokal dalam setiap tahapan,” katanya.
Dari sisi kebijakan daerah, perwakilan OPD Pemkab Bangka Tengah menyampaikan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan telah menjadi bagian dari arah kebijakan jangka panjang, meskipun sejumlah aspek regulasi daerah, termasuk RTRW, masih memerlukan kajian lanjutan.
RDP juga mencatat sejumlah masukan dari peserta rapat yang menegaskan pentingnya kesinambungan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi publik. Forum ditutup dengan kesepahaman bahwa pembahasan terkait rencana PLTN Thorcon 500 akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya, seiring dengan pematangan kajian dan proses regulasi yang sedang berjalan.
