Ekonomi Belitung Timur Masih Tergantung Sektor Pertambangan, Ketua APRI:  Jangan Generalisasikan dengan Kabupaten Belitung

  • Bagikan
BABELHITS.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan Pulau Belitung ditetapkan sebagai kawasan zero tambang timah.
Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Belitung Timur Rudi Juniwira mengatakan, Pemerintah tidak bisa mengeneralkan Pulau Belitung secara keseluruhan karena Pulau Belitung terdiri dari dua kabupaten yakni Belitung dan Belitung Timur.

Ia mengatakan, secara administrasi Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur merupakan dua wilayah yang berbeda dengan tujuan dan potensi yang dimiliki juga berbeda.

“Kalau bicara Pulau Belitung itu harus diperjelas, karena di Pulau Belitung itu ada dua kabupaten yaitu Belitung dan Belitung Timur yang secara administrasi Pemerintahan berbeda, tata ruangnya berbeda, RPJMDnya berbeda dan tidak bisa digeneralisasikan,” kata dia, Rabu (29/5/2024).

Pria yang kerap disapa Rudi JW ini mengatakan, jika dilihat berdasarkan fakta saat ini memang Kabupaten Belitung memiliki potensi di sektor pariwisata, tapi hal ini berbeda dengan Kabupaten Belitung Timur.

Ia menyebutkan, sekitar 60 persen ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung Timur masih mengandalkan sektor pertambangan. Tenaga kerja sektor pertambangan mencapai sekitar 9000-12.000 orang.

Hal ini belum termasuk efek domino dari sektor pertambangan yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya seperti seperti jasa, perdagangan dan sektor lainnya.

“Kalau Belitung Timur tidak bisa diklaim sebagai pariwisata, mau ditinjau dari sudut manapun pendapatan daerah dari pariwisata mungkin masih kecil. Jadi enggak bisa klaim untuk dua wilayah ini di zero tambang karena dua wilayah berbeda,” katanya.

“Faktanya memang masyarakat masih menggantungkan hidup ke sektor pertambangan. Jumlah penambang itu sekitar 9000-12.000. Tapi,  efek domino dari sektor tambang bisa kali lipat dari itu. Efek dominonya bisa berdampak ke warung makan, toko kelontong. Semuanya bisa merasakan dampaknya kalau sektor pertambangannya hidup. Sekarang ini 60 persen ekonomi masih tergantung dengan sektor pertambangan,” sambungnya.
Selain itu, kata dia untuk tambang laut di Belitung Timur memiliki potensi yang sangat besar dan ini harus dikelola dengan baik agar semua bisa merasakan efek domino dari sektor pertambangan ini.

“Sejak ratusan tahun lalu timah ini kan sudah ada dan di Belitung Timur potensi tambang laut sangat besar. Asalkan ini dikelola dengan baik, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalisir. Kalau dikelola secara baik dan benar saya rasa justru menjadi sumber pendapatan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Menurut Rudi JW meski perda RZWP3K sudah disahkan sejak tahun 2020 lalu, namun hal itu tidak sepenuhnya mengakomodir keinginan masayarakat. Ia menyebutkan, sejak beberapa tahun lalu mereka menyuarakan bahwa penetapan perda itu syarat kepentingan.

“Saya sebagai ketua APRI dan putra daerah Belitung Timur sampai dengan saat ini masih mendorong agar zona tambang bisa dikembalikan, mendorong baik secara politis dan upayan hukum,” katanya.

Saat ini kata dia masih ada kesempatan untuk itu mengingat saat ini masih ada waktu revisi tata ruang di tingkat Provinsi. Pihaknya juga telah menyampaikan usulan tertulis terkait hal ini. Secara hukum, pihaknya juga sedang mengupayakan uji materi perda RZWP3K di MK.

“Perda RZWP3K yang ditetapkan Provinsi tahun 2020 lalu, saya bersmaa kawan-kawan Ormas mencoba mendudukan fakta situasi dan aturan yang sebenarnya sebelum jadi perda. Kalau kita mendudukan aturan dan fakta misalnya salah satunya poin dalam UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir salah satu dasar menerapkan pola ruang berdasarkan izin-izin yang sudah ada. Kalau bicara itu sudah ada lima IUP di perairan Beltim,” katanya,

“Seharusnya pokja tidak mempersoalkan IUP yang sudah ada karena itu wajib, beda halnya dengan ruang laut yang belum ada izin. Kalau belum ada izin tinggal dikaji potensinya apa apakah perikanan tangkap ikan atau pariwisata. Tapi ruang laut yang sudah ada izin atau harus diakomodir,” tegasnya. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *