‎‎1300

Dana Bagi Hasil Ekspor Timah Paling Besar Diterima Pemprov Babel dan Pemkab Bangka

  • Bagikan
Bangka Belitung Resources Institute (BRiNST) menggelar seminar timah nasional bertajuk "Timah Indonesia dan Penguasaan Negara" di Hotel Santika Bangka, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (22/7/2022). Seminar tersebut bertujuan mengungkap sejauh mana kedaulatan negara terhadap mineral timah di Indonesia. (Foto: Servio M)

BABELHITS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka menjadi penerima Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor timah terbesar dibandingkan daerah lain di Bangka Belitung selama lima tahun terakhir.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi mengatakan Pemprov Babel menerima sebesar Rp 522,57 miliar atau sebesar 22,69 persen dari penerimaan DBH.

“Selanjutnya Kabupaten Bangka dengan penerimaan DBH sebesar Rp 367,13 miliar atau 15,94 persen. Penerimaan DBH terbesar didapatkan pada tahun 2019 dengan total DBH sebesar Rp 796,95 miliar,” ujar Kurnia saat menjadi narasumber seminar nasional bertajuk “Timah Indonesia dan Penguasaan Negara yang digelar Bangka Belitung Resource Institute (BRiNST) di Hotel Santika Bangka, Jumat (22/7/2022).

Kurnia menuturkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) timah di Bangka Belitung dipengaruhi volume penjualan dan harga.

Bangka Belitung Resources Institute (BRiNST) menggelar seminar timah nasional bertajuk “Timah Indonesia dan Penguasaan Negara” di Hotel Santika Bangka, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (22/7/2022). Seminar tersebut bertujuan mengungkap sejauh mana kedaulatan negara terhadap mineral timah di Indonesia. (Foto: Servio M)

“Penerimaan pada 2020 menurun seiring turunnya volume. Namun penerimaan di 2021 meningkat karena peningkatan volume dan harga. Penerimaan 2022 diproyeksikan akan meningkat karena meningkatnya harga timah,” ujar dia.

Kurnia menambahkan PNBP dari sektor Sumber Daya Alam masih menjadi kunci penerimaan yang terbesar hingga saat ini. Dia menilai komoditas timah perlu sinergitas di Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA).

“Dengan begitu lebih mudah diawasi. Kementerian Keuangan juga akan melihat posisi industri timah dari sektor hulu hingga ke hilir,” ujar dia. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *