BABELHITS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar pencanangan gerakan penghijauan di lahan bekas tambang di daerah itu. Kegiatan Hijau Biru Babelku itu dilakukan dengan penanaman pohon di kawasan Gedung Pusat Layanan Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil (KUMK) Provinsi Kepulauan Babel, Senin (20/6/2022).
Kegiatan Pencanangan yang diinisiasi Penjabat (Pj) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin ini turut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani beserta kepala dearah di Babel.
Dalam pencanangan ini pihaknya menanam cemara laut dan ketapang di lahan seluas 0,5 hektare. Lokasi penamanan pohon ini tidak jauh dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang, yang sebelumnya kawasan ini digarap oleh para penambang timah ilegal.
Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan program penghijauan di Bangka Belitung memang bukanlah pekerjaan yang mudah, memerlukan usaha bersama dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini lantaran akibat aktivitas tambang timah ilegal yang terjadi secara masif.
“Industri ini (pertambangan) sering dicitrakan buruk karena kerusakan lingkungan yang masif. Untuk itulah kita dengan penuh kesadaran memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada namun tetap menjaga lingkungan demi kemaslahatan,” katanya.
Ia menyebutkan, Bangka Belitung memiliki luas daratan sebesar 16.424, 06 km. Dari daratan itu 57,2 persen kawasan ini merupakan izin usaha pertambangan, dengan kandungan mineral logam timah 55,53 persen.
“Sebagian besar wilayah darat di provinsi ini digunakan untuk pertambangan mineral logam. Yang kita lihat ini hanya setengah dari 60.400 hektare bukaan lahan akibat tambang ilegal, dari total luas wilayah IUP 288 hektare. Artinya mendekati 21 persennya bukaan lahan akibat tambang ilegal,” sebutnya.
Untuk itu, kata dia pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghijaukan kembali bukaan lahan akibat aktivitas tambang ilegal.
Langkah yang dilakukan untuk menghentikan tambang ilegal di antaranya Pemprov Babel telah membentuk Satgas Penanganan Tambang Timah Ilegal. Pihaknya menunjuk badan usaha timah dengan harapan lebih fasih dan kenal dengan medan, sehingga penanganan lebih efektif. Sedangkan pemerintah tetap melakukan pengendalian dan evaluasi.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara terus menerus. Apa yang kita tanam ini akan kita rawat selama tiga bulan dan ini akan masif kita lakukan di seluruh wilayah Babel. Kita melibatkan badan usaha juga, ada asosiasi pengusahaan hutan yang mau menamam menjadi hutan tanaman energi. Suatu saat bisa jadi bahan baku energi biomassa,” ucapnya.
Ia bersyukur, saat ini kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan mulai tumbuh. Ke depan, pihaknya akan tetap melakukan pembinaan bagi masyarakat penambang.
“Alhamdulillah kesadaran masyarakat mulai tumbuh, kami akan tetap membina pengusaha tambang yang kecil- kecil. Kami akan melakukan bimbingan teknis sehingga para tambang rakyat ini mudah mengurus izinnya. Kami tidak ingin menutup kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan berusaha, namun kami arahkan untuk tetap memiliki izin agar porsi negara tidak hilang dan ada yang bertanggung jawab untuk aspek lingkungan,” ujarnya.
Tidak hanya di darat, kegiatan penghijauan ini juga akan dilakukan di laut. Salah satunya penanaman mangrove.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi gerakan Hijau Biru Babelku ini. Diakuinya, dirinya cukup terkejut melihat banyaknya lubang bekas galian tambang timah di pusat kota di Babel.
“Saya melihat banyak lubang waktu di pesawat. Dekat kota dan air port saja situasinya parah, biasanya tambang ini agak pinggir. Jadi ini betapa kayanya Pulau Bangka ini,” kata Puan.
Diakuinya masalah lingkungan hidup berpengaruh cukup besar, bukan hanya ekonomi tapi juga kesehatan. Untuk menangani hal ini membutuhkan komitmen bersama dan waktu yang tidak sebentar.
“Jangan habis manis sampah dibuang, jangan hanya mengeruk mengambil manfaat sumber daya alam tapi lupa memperbaiki alam tersebut. Apalagi 50 persen wilayah tambang dan 21 persen ini ilegal,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini perlu edukasi dan komitmen bersama serta gotong royong untuk menyelamatkan masa depan Babel. Sebab, sumber daya alam digunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Saya apresiasi Pj Gubernur Babel dengan gerakan penghijauan di Babel. Pemerintah harus bisa turun tangan langsung. Ini masalah serius yang tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah saja, harus didukung pemerintah pusat. Ini jangan seperti kembang api yang meriah di awal, habis itu tidak ada lagi,” katanya. (*)
