Perang Iran Picu ASEAN Kembangkan Nuklir, Teknologi SMR Dinilai Lebih Fleksibel

Babelhits.com, Jakarta – Krisis energi global akibat perang Iran mendorong negara-negara Asia Tenggara kembali mempertimbangkan pengembangan energi nuklir. Lonjakan harga minyak dan gas setelah penutupan Selat Hormuz memperbesar tekanan bagi kawasan yang mayoritas masih bergantung pada impor energi.

Dikutip yahoo.com, pada 23 Maret, Vietnam dan Rusia menandatangani kesepakatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Ninh Thuan. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi dalam satu dekade dan menjadi pembangkit nuklir modern pertama di Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga menyatakan rencana serupa untuk menambah kapasitas energi nuklir.

“Sebelumnya, transisi energi bersih di kawasan ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi terutama meningkatnya harapan perusahaan untuk mendapatkan akses ke listrik rendah karbon,” kata Tan-Soo Jie-Sheng dari Universitas Nasional Singapura.

“Namun, guncangan geopolitik seperti perang Iran membawa dimensi keamanan energi kembali menjadi fokus yang lebih tajam.”

Upaya pengembangan nuklir di kawasan bukan hal baru. Filipina pernah membangun Bataan Nuclear Power Plant pada 1976 dengan biaya sekitar US$2,2 miliar, namun tidak pernah dioperasikan karena isu korupsi dan kekhawatiran keselamatan setelah bencana Chernobyl.

“Penerus Marcos mengatakan bahwa pabrik itu tercemar korupsi yang memang benar dan mengklaim bahwa pabrik itu tidak memenuhi standar dan terlalu berbahaya untuk dioperasikan,” ujar Julius Cesar I. Trajano dari Universitas Teknologi Nanyang.

Permintaan listrik yang terus meningkat, termasuk dari pertumbuhan pusat data berbasis kecerdasan buatan, menjadi faktor pendorong baru. Energi nuklir dinilai mampu menyediakan listrik rendah karbon secara stabil dibandingkan energi terbarukan yang bergantung pada cuaca.

“Tidak seperti energi terbarukan yang bergantung pada cuaca seperti energi surya dan angin, energi nuklir memberikan listrik rendah karbon sepanjang waktu,” jelas Tan-Soo.

“Hal itu penting di Asia Tenggara karena permintaan listrik meningkat pesat, jaringan listrik tidak merata, dan pemerintah menginginkan energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan keandalan.”

Sejumlah negara mulai memasukkan nuklir dalam rencana energi. Indonesia menargetkan pembangunan dua reaktor modular kecil (SMR) pada 2034, sementara Thailand berencana menambah kapasitas 600 MW pada 2037.

Teknologi SMR dinilai lebih fleksibel karena berukuran lebih kecil dan dapat digunakan di wilayah terpencil.

Namun, pengembangan nuklir menghadapi sejumlah kendala. Teknologi SMR masih dalam tahap awal dan belum terbukti secara komersial.

“Hanya ada dua SMR eksperimental yang beroperasi, satu di China dan satu di Rusia. Sisanya hanya ada di atas kertas,” kata Ian Storey dari ISEAS Yusof Ishak Institute.

Selain itu, tingkat penerimaan publik masih rendah di sebagian besar negara Asia Tenggara. Risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami menjadi perhatian, terutama di Indonesia.

“Di sebagian besar Asia Tenggara kecuali Filipina yang memiliki dukungan kuat terhadap energi nuklir masyarakat tetap berhati-hati mengenai hal ini,” ujar Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir juga membutuhkan investasi besar, waktu yang lama, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur. “Nuklir sulit dilakukan dengan baik,” kata Tan-Soo.

“Hal ini membutuhkan regulator yang mampu, kesinambungan politik jangka panjang, utilitas yang kuat, kesiapan jaringan listrik, perencanaan darurat, pengaturan limbah, dan disiplin pembiayaan,” lanjutnya.

Di sisi lain, aspek keamanan menjadi tantangan tambahan di era perang siber dan drone. Pembangkit nuklir dinilai lebih rentan dibandingkan sumber energi terbarukan yang tersebar.

Dengan berbagai tantangan tersebut, rencana pengembangan energi nuklir di Asia Tenggara diperkirakan membutuhkan waktu panjang sebelum dapat direalisasikan secara luas. (*)