Pj Gubernur Bangka Belitung Dapat Warisan Utang Daerah, Pemprov Babel Masih Punya Utang ke PT SMI

BABELHITS.COM, JAKARTA — Ridwan Djamaluddin baru saja dilantik sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pascapelantikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu dihadapkan sejumlah pekerjaan rumah.

Selain kelanjutan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada juga utang PT SMI yang belum lunas hingga masa kepemimpinan Erzaldi Rosman-Abdul Fatah berakhir.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi berharap dengan ditunjuknya Ridwan Djamaludin sebagai Pj Gubernur Babel dapat membawa Provinsi Babel jadi lebih baik.

Herman turut menghadiri prosesi pelantikan Pnejabat Gubernur Babel, Ridwan Djamaludin di Jakarta pada Kamis (12/5/2022).

Harapan yang diungkapkan Herman cukup beralasan.

Pasalnya, kata Herman, Bangka Belitung sebagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir masa jabatan Erzaldi Rosman – Abdul Fatah meninggalkan banyak pekerjaan rumah.

Terutama mengenai kemampuan keuangan daerah (KKD) yang sangat rendah sehingga berdampak pada pembangunan di Daerah.

“Kemampuan keuangan daerah kita hari ini dalam posisi sangat rendah, sehingga untuk membangun kita agak kesulitan,” ucap Herman, Kamis (12/5/2022).

Selain itu, Herman menyebutkan dimasa kepemimpinan Erzaldi meninggalkan hutang ke PT SMI sehingga ini perlu dibayar dan akan menggerus keuangan daerah.

Untuk itu dirinya berharap dengan ditunjuk Ridwan Djamaludin yang juga seorang Dirjen Minerba bisa menggali potensi sumberdaya Bangka Belitung notabennya sebagai daerah tambang.

“Sesuai keilmuannya tentunya mari digali kembali potensi-potensi ini (SDA Babel-red) yang belum tergali. Dengan the right man and the right job untuk bidang pertambangan tentunya akan menghasilkan pendapatan daerah, kami sangat berharap mulai hari pertama ini, istilah jokowi tekan gas untuk mencapai pendapatan asli daerah yang mumpuni untuk provinsi Babel,” harapnya.

Selain itu juga, herman meminta Pj Gubernur Babel dapat menjalankan rencana kegiatan pusat secara linier.

“Mana kira-kira merupakan rencana kegiatan pusat (RKP) itu memang harus linier sejalan jangan bertentangan dengan pemerintah pusat, begitu,” tutur Herman.

Herman menegaskan jika pihak siap mendukung langkah kerja Pj Gubernur Babel, sehingga pembangun di Babel bisa berlangsung sebagaimana mestinya. (*)